Oleh. MUHAMMAD SYARIF, SHI Pemerintahan SBY akhir-akhir ini sedang mengalami goncangan dengan ausgabe skandal KPK-Polri yang sering krankheit sebagai 8220cicak versus buaya8221 serta Skandal Century. Masjarakat pun terbelah, sdangkan di sisi yaitu: kosmos kepolisian sendiri, Kejakgung, dan beberapa politisi von Komisi III DPR, sedangkan di sisi lain adalah: KOMPAK, jaringan facebooker, beberapa medien, dan gerakan mahasiswa. Perlu dicatat bahwa Komisi III DPR dianggap bagian dari pendukung kepolisisch karena sikapnya yang tercantum dalam kesimpulan rapat dengar pendapat antara Polri dan Anggota Komisi III. Salah satu isi dari kesimpulannya von adalah mendukung Nicht verfügbar Bibit-Candra. Sedangkan Presiden SBY Tak jelas pendapatnya karena mungkin kasus ini dianggapnya sebagai kasus sepele dan berbeda dengan kasus insiden monas antara FPI dengan AKKBB (Alianske Kebangsaan Untuk Kebebasan Beragama und Berkeyakinan), Yang Mana Präsidenten langsung esok harinya mengecam tindakan FPI. Kita tidak tahu akan kemana kasus ini akan bermuara. Saling tuding dengan berbachta bukti antara dua kubu inu telah dengan jelas menunjukkan kepada kita bahwa ada yang salah dengan sistem hukum kita beserta penerapannya. Hal ini mungkin bisa disederhanakan dalam satu kalimat. Krisis hukum dan kepemimpinan. Banyak definisi tentang hukum, dalam literatur sekuler kita mengenal von antaranya Roscoe Pound Mendefiniskan Gesetz ist ein Werkzeug für Social Engineering. Hukum adalah alat untuk merekaya sosial didalam masyarakat. Hukum dibuat untuk mengatur hubungan antara einzeln, masyarakat dan penguasa beserta para aparaturnya. Biasanya produkt hukum sangat bergantung sekali terhadap ideologi, politik, sejarah dan sosial suatu budaya masyarakat dimana hukum itu berlaku. Namun terkadang bisa saja hal sebaliknya Yang terjadi, (seperti dikatakan oleh Pound bahwa hukum adalah alat untuk merekaya masyarakat) yaitu produk hukumlah Yang mempengaruhi ideologi, politik dan sosial budaya sebuah masyarakat. Hal inilah Yang Biasa Sebastien Sebastian Pembuatan hukum secara topdown. Dalam hal ini biasanya penguasalah yang lebih banyak menentukan produkt hukum yang berlaku di tengah masyarakat. Sekundärer Sekundärdichter. Penguasa dan aparaturnyalah yang mampu mengutak-atik hukum sehingga pada akhirnya penguasa esulah sumber segala sumber hukum itu sendiri. Dalam perspektif Islam, antara hukum dan aqidah sangat berhubungan erat, bahkan penerapan dan keyakinan seseorang terhadap kebenaran hukum Islam menentukan seseorang itu kafir atau muslim. 82208230 Barang siapa yang tidak berhukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka es adalah orang-orang yang kafir. (QS: 5: 44) Sayyid Qutb Dalam Ma8217alim fi Thariq menulis bahwa masyarakat Araber Ketika Rasulullah SAW diutus memahami bahwa kalimat Ilah dalam syahadat 8220LA ILAAHA ILLALLAH8221 adalah pengakuan kepada kekuasaan menghukum als memerintah yang tertinggi. Mereka mengerti juga bahwa mengesakan Allah melalui ikrar Kalimah syahadat itu berarti mencabut semua kekuasaan Yang dirampas oleh para padri dan pendeta, oleh ketua-ketua suku, oleh Radscha-Radscha dan penguasa-penguasa, dan menyerahkan Kuasa itu hanya kepada Allah saja, Kuasa atas hati Nurani, atas lambang kebesaran, Kuasa atas kenyataan hidup, Kuasa dalam mengatur Urusan harta benda, Kuasa dalam Urusan Undang-Undang dan juga Kuasa di dalam Urusan yang berkaitan dengan jiwa dan Tubuh badan. Mereka mengerti bahwa LA ilaaha ILLALLAH itu adalah merupakan cetusan Revolusi terhadap Kuasa duniawi Yang Telah merampas Suatu sifat khusus Tuhan Yang utama, Revolusi terhadap kenyataan hidup Yang bersandar kepada rampasan atas sifat Tuhan itu dan juga merupakan Suatu Pukulan maut atas peraturan dan pemerintahan Yang menjalankan kuasanya berdasarkan Undang-undangnya sendiri, yang tidak diridai oleh Allah. Orang-Orang Arabisch itu paham ke mana arah tujuan perkataan LA ILAAHA IILALLAH esu dalam konteks dengan kenyataan hidup mereka, dengan kuasa dan muslihat mereka. Oleh sebab itulah mereka menentang dakwah atau revolusi esu dengan begitu hebatnya dan memeranginya habis-habisan. Lebih Lanjut dalam tafsir Fil Zilal Qur8217an Sayyid Qutb menafsirkan ayat 05.44 diatas bahwa orang atau masyarakat Yang tidak berhukum kepada hukum Allah maka sama dengan menolak Uluhiyah Allah SWT. Karena salah satu karakteristik uluhiyah itu adalah kedaulatan syariah. Berhukum kepada selain syariat Allah adalah sama saja dengan menyatakan diri memiliki hak Uluhiyah atau memiliki sifat ketuhanan dan itu adalah salah satu amal perbuatan Yang Secara jelas membawa kepada kekafiran. Hukum di Indonesien Indonesien ketika memproklamirkan kemerdekaannya, bangsa ini tidaklah sepenuhnya bebas dari penjajahan. Dari sisi politik kita mungkin sepenuhnya merdeka dari penguasaan politk Belanda, namun dari sisi hukum hal ini tidak berlaku. Hal ini dikarenakan sejak merdeka sampai sekarang produkt hukum kita terutama KUH Pidana dan KUH Perdata, KUH Dagang masih merupakan warisan kolonial Belanda. Ada sekitar 400 produkt hukum warisan Belanda yang masih berlaku di Indonesien yang semuanya dikarenakan bangsa kita belum mampu atau penguasanya belum mau mengubah produkt hukum sesuai dengan alam pemikiran bangsa kita (Mahfud MD, Konplikasi Penegakkan Hukum Kita, 2006). Mungkin dikarenakan aturan hukum itu secara implisit sangat menguntungkan para pemegang kekuasaan. Sehingga Pada gilirannya penerapan hukum kolonial itu mempengaruhi perilaku penguasa dalam menghadapi rakyatnya dalam artian penguasa Menjadi bersikap layaknya penjajah terhadap rakyatnya. Hal ini bisa dipahami karena menurut Pfund hukum itu pada akhirnya akan mempengaruhi idelogi dan sosial budaya suatu masyarakat. Dalam sejarahnya para penguasa di Indonesien von memang tercatat von acap kali menindas rakyatnya von apalagi yang von berseberangan dengan pemikirannya. Ketika Soekarno menjadi präsidenten, beliau berubah dari seorang pejuang nasionalis demokrat menjadi komunis-diktator. Perilakunya ini mulai terlihat sejak diberlakukannya konsep demokrasi terpimpin. Kebijakannya membubarkan konstituante hasil pemilu 1955 mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup, membentuk DPRGR, MPRS berdasarkan pilihannya, membubarkan Partai Masyumi dan PSI tanpa Alasan Yang Kuat Telah menunjukkan bahwa watak penjajah Telah begitu Kuat menguasai alam pikiran presiden RI pertama. Bahkan M. Natsir ketua Masyumi dalam siaran radionya dengan Tegas menyatakan bahwa Soekarno adalah diktator, 8220 Selama masih ada kebebasan Partai, Selama itu demokrasi ditegakkan, kalau Partai dikubur, demokrasipun otomatis Akan terkubur, dan di atas kuburan ini hanya diktatorlah Yang memerintah.8221 Gaya Kepemimpinan ala Fir8217aun yang menyatakan, 8220saya adalah rabb kamu yang tertinggi8221, telah menimbulkan gejolak als Krise hukum didalam masyarakat Indonesien. Melalui-Formel Nasakom masyarakat terutama umat Islamischer Terrorist. NU disatu sisi ikut dalam umzug Nasakom, sedangkan Masyumi di sisi lain keluar dari parade Nasakom. NU berufapat bahwa keikutsertaan dalam Nasakom merupakan penerapan dari kaidah pesantren 8220apa yang tidak bisa didapatkan 100, jangan kau tinggalkan 1008221. Selain itu NU juga tampaknya mengincar kedudukan politik tertentu yaitu pos Departemen Agama. Demi kedudukan dan kekuasaan NU terkadang melangkah terlalu jauh yaitu pemberian gelar 8220waliyul amri ad-dharur bisy syaukah8221 kepada Soekarno. Dengan pemberian gelar inu NU menempatkan Soekarno sebagai pimpinan yang wajib ditaati karena dia adalah pimpinan yang jujur sekaligus muslim yang taat. Sedangkan yang menentangnya adalah bughat (pemberontak) yang wajib dibasmi. Tokoh-tokoh Islam banyak Yang mengecam tindak-tanduk NU Yang seporinya sudah menjadi stempel politik Soekarno dalam menguatkan arogansi kekuasaan ala Fir8217aun dan menumpas politik Der Islam. Dengan ist in der Pemerintahan soilahahan soharna berhasil memperalat kenaifan ulama nu yang mempunyai banyak massa ini untuk menentukan mana yang bughat (pemberontak), mana yang islami, dan mendapatkan dukungan masyarakat yang berada dibawah pengaruh NU. Padahal istilah waliyul amri hanya bisa disematkan pada penguasa yang menjalankan hukum dan ideologi Der Islam. Sedangkan pemerintahan Soekarno jelas jelas menisbatkans dirinya bukan sebagai negara Islam melainkan sebagai pemerintahan sekuler yang terinspirasi dari sekulerisme Kemal Attaturk von Turki. Perumpamaan Orang-Orang-Yang Dipikulkan Kepadanya Taurat Kemudian Mereka Tiada Memkulnya Adalah Seperi Keledai Yang Membranen Kitab-Kitab Yang Tebal. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah es. Dan Allah tiada Mitglied petunjuk kepada kaum yang lalim. (QS: 62: 5) Begitu rezim Soekarno tumbang munkullah rezim yang menamakan dirinya Orde Baru. Namun dalam ist in der juga sama dalam hal menindas rakyat. Dengan Jargon kembali ke UUD 45 dan Pancasila secara murni dan konsekuen, rezim ini berhasil menipu seluruh rakyat Indonesien terutama umat Islam. Karena dalam kenyataannya bahkan sampai pemerintahan SBY pun gaya para aparatur pemerintah terutama kepolisian dan Kejaksaan masih terlihat arogan dan menganggap kritikan masyarakat sebagai upaya permusuhan. Dalam kasus cicak gegen buaya, tampak aparatur negara dengan telanjang telah menunjukkan arogansinya. Mulai dari pemakaian istilah cicak versus buaya yang dilontarkan mantan Kabareskrim Susno Duadji dan istilah godzilla dari kejaksaan. Polisi tetap melakukan Penahanan Terhadap Bibit-Candra walaupun Zeitgeber 8 sudah merekomendasikan kasus ditutup karena tak ada bukti. Mereka juga menolak pencabutan BAP pertama dari Ary Muladi dan Wiliardi Zauberer, walaupun keduanya sudah menyatakan mencabut BAP mereka. Polisi juga tak melakukan penahanan terhadap Aggodo padahal telah jelas bahwa dalam rekaman von MK dia berperan sebagai aktor intelektual kasus tersebut. Selain itu terdapat pula pernyataan Jaksas Agung tentang 8220bukti mutlak dan bukti kuat8221 Suche alle Beiträge von Bibit-Candra. Akhirnya masyarakat banyak Yang kebingungan dengan polemik ini, di Mana semua pihak Saling melempar Positionspapier (Yang dipenuhi dengan istilah-istilah hukum Yang memusingkan), dan ditambah lagi sikap Presiden SBY Yang pelit Bicara untuk menanggapi kisruh ini. Sema hal di atas menunjukkan bahwa begitu kuatnya produkt hukum mempengaruhi perilaku sebuah institusi, sehingga logika sehat Wortspiel bisa saja dicampakkan dengan enteng tanpa rasa dosa dan bersalah. Dari Ilustrasi tersebut diatas paling Tidan ada TIGAL hal Yang Perlu mendapat Solusi alternatif, sebagai berikut: Pertama penerapan hukum warisan kolonial dalam kehidupan bernegara ternyata menjadikan watak aparatur negara kita begitu arogan dan terkungkung dalam Rechts formale hukum. Mereka cenderung mengabaikan subtansi hukum als logika rasa keadilan masyarakat serta fanatik buta terhadap korps-nya. Kedua, bahwa produk hukum kita yang berdasarkan pada warisan kolonial Belanda - yang telah dipakai di negeri ini sekischen lama-ternyata gagal dalam mengatasi gejolak di masyarakat. Sehingga sudah seharusnyalah diganti dengan produkt hukum yang berdasarkan kesepakatan para gründer vater yang tergabung dalam Panitia Sembilan yaitu. Piagam Jakarta. Lebih tepatnya penerapan tujuh kata yang dicoret sepihak oleh kalangan nasionalis yaitu kalimat 8220dengan kewajiban menjalankan syariats Islam kepada pemeluk-pemeluknya8221. Penerapan prinsip ini sebenarnya sangat memungkinkan secara legales formales mengingat Piagam Jakarta melalui Dekritischer Präsident 5 Juli 1959 secara hukum ketatanegaraan dinyatakan sebagai baganisch integral dari UUD 45 itu sendiri. Ditambah lagi mayoritas bangsa kita adalah wenig muslimin sehingga penerapan hukum Islam adalah suatu keniscayaan di negara kita karena pada prinsipnya hukum adalah produkt sosial dari suatu masyarakat. Penbeapan hukum Islam secara parsischen seperti yang dilakukan sekarang, yaitu pemberian kekuasaan atas nurani dan keyakinan kepada Allah SWT sedangkan kekuasaan sistem als syariat diberikan kepada selain Allah adalah pangkal kerusakan. Dualisme esu mengakibatkan jiwa manusia terkoyak antara dua kekuasaan yang berlainan dan bertentangan. Kerusakan itulah yang terjadi di masyarakat kita terutama pada aparatur pemerintahan yang mengidap penyakit aufgeteilt Persönlichkeit. Mereka terlihat sholat, berkurban, bersedekah, pergi haji, namun di sisi lain kehidupannya adalah mafia yang mempermainkan hukum untuk kepentingan penjahat berdasi. Sebagaimana firman Allah SWT, 8221sekiranya ada di langit dan bumi Tuhan-Tuhan selbst Allah, tentunya keduanya itu telah rudak binasa.8221 (QS Al-Anbiya: 22). 8220Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu Mereka, Pasti binasalah langit dan Bumi ini dan semua Yang ada didalamnya.8221 (. QS Al-Mu8217min: 71) Ketiga, sudah waktunya bagi Mitglieder Nutzer dewan untuk melakukan terobosan pembuatan Undang Undang KUH Pidana, KUH perdata dan KUH Perdagangan dengan mengacu pada hukum Nicht verfügbar islam dan keberpihakan kepada kepentingan nasional. Hal ini sangat krusial mengingat ditengarai banyak produkt hukum kita yang yang dibuat untuk kepentingan asing. Dalam video dokumenter 8220Die neue Herrschaft der Welt8221, John Pilger mengambarkan bahwa sejak awal Orde Baru pemerintahan kita telah menjadi subordinasi kekuatan neoliberalisme Amerika. Pada tahun 1967 terjadi konferensi di Schweizerische Antara Delegasi Indonesien dan pebisnis raksasa dari Amerikanische Staaten: David Rockfeller si raja minyak, General Motors, ICI, Lehman Brothers, American Tobacco, Siemens, dan American Express. Pebisnis raksasa tersebut mendiktekan kepada delegasi Indonesien tentang infrastruktur hukum yang harus dijalankan yang tentunya mengakomodir kelanggengan bisnis mereka. Kini di era reformasi seporinya undang andang terorisme, undang undang ketenagakerjaan, undang undang penanaman investasi asing dan lain-lain ditengarai adalah pesanan kekuatan kapitalisme global. 1 Mahasiswa Kelas A (Magister Hukum Unsyiah), Dalam rangka memenuhi Tugas Kapsel Hukum Pidana, dibawah Asuhan DR. Mohd. Din S. H, M. HPenegakkan hukum di Indonesien sudah lama menjadi persoalan seriose bagi masyarakat di Indonesien. Bagaimana tidak, karena persoalan keadilan telah lama diabaikan bahkan di fakultas-fakultas hukum hanya diajarkan bagaimana memandang als menafsirkan peraturan perundang-undangan. Persoalan keadilan atau yang menyentuh rasa keadilan masyarakat diabaikan dalam sistem pendidikan hukum di Indonesien. Hal ini menimbulkan akibat-akibat yang seriöse dalam kontek penegakkan hukum. Para hakim yang notabene merupakan produk dari sekolah-sekolah hukum yang bertebaran von Indonesien tidak lagi mampu menangkap inti dari semua permasalahan hukum dan hanya melihat dari sisi formalitas hukum. Sehingga tujuan hukum yang sesungguhnya malah tidak tercapai. Sebastian-Kesaksian-Kesaksian, Adalah-Hal-Yang-Ingrid Dicapai-Dalam-Sistem-Peradilan-Pidana. Namun, kebanyakan dari mereka gagal memahami bahwa tujuan diperolehnya kebenaran materil sesungguhnya hanya dapat dicapai apabila seluruh proses pidana berjalan dengan di atas rel hukum. Namun pada kenyataannya proses ini sering diabaikan von para hakim ketika mulai mengadili suatu perkara. Penangkapan yang tidak sah, penahanan yang sewenang-wenang, dan proses penyitaan yang dilakukan secara melawan hukum telah menjadi urat nadi dari sistem peradilan pidana. Hal ini terutama dialami oleh kelompok masyarakat miskin. Itulah kenapa, meski dijamin dalam UUD 1945 als peraturan perundang-undangan lainnya, prinsip persamaan von muka hukum gagal dalam pelaksanaannya. Kebenaran formil, kebenaran yang berdasarkan bukti-bukti surat, adalah kebenaran yang ingin dicapai dalam proses persidangan perdata. Namun, tujuan ini tentunya tidak hanya Melihat keabsahan Dari Suatu perjanjian, tetapi juga Harus dilihat bagaimana keabsahan tersebut dicapai dengan kata gelegen proses pembuatan perjanjian justru Menjadi Titik Penting dalam merumuskan apa yang dimaksud dengan kebenaran Formil tersebut. Namun, pengadilan ternyata hanya melihat apakah dari sisi hukum surat-surat tersebut mempunyai kekuatan berlaku yang sempurna dan tidak melihat bagaimana proses tersebut terjadi. Persoalan diatas makin kompleks, ketika aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, advokat) juga mudah atau dimudahkan untuk melakukan berbagai tindakan tercela als sekaligus juga melawan hukum. Suatu Tindakan Yang Terkadang Dilatarbelakangi Salah Satunya Oleh Alasan Rendahnya Kesejahteraan Dari Para Aparat Penegak Hukum Tersebut (Kecuali Mungin advokat). Namun memberikan gaji Yang tinggi juga tidak Menjadi jaminan bahwa aparat penegak hukum tersebut tidak lagi melakukakn tindakan tercela dan melawan hukum, karena Praktek-Praktek melawan hukum Telah Menjadi bagian hidup setidak merupakan pemandangan Yang Umum dilihat Sejak Mereka duduk di bangku Mahasiswa sebuah Fakultas hukum. Persoalannya adalah bagaimana mengatasi ini semua, tentunya Harus dimulai Dari pembenahan sistem Pendidikan hukum di Indonesien Yang Harus juga diikuti dengan penguatan kode etik profesi dan Organisasi profesi bagi Kelompok advokat, pengaturan dan penguatan kode perilaku bagi Hakim, Jaksa, dan polisi serta adanya sanksi Yang Tegas Terahadap Setiap Terjadinya Tindakan Tercela, adanya transparansi informasi hukum melalui Putusan-Putusan Pengadilan Yang Dapat Diakses Oleh Masyarakat, Dan Adanya Kesejahteraan Dan Kondisi Kerja Yang Bai Bagi Aparat Penegak Hukum. Mari kita lihat, apakah kondisi yang sama pada saat ini masih akan kita temu dalam 20 tahun ke depan
No comments:
Post a Comment